sumut.tagarutama.com, Fakfak – Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menegaskan pentingnya pelaporan dan pertanggungjawaban organisasi kemasyarakatan (Ormas), baik yang berbadan hukum maupun tidak, dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi bantuan hibah ormas, yang berlangsung di Aula Hotel Fakfak, Rabu (30/7/2025).
Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas, Lenny J. Thie, S.STP, menjelaskan bahwa ormas di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yakni ormas yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Meski demikian, semua ormas yang memiliki struktur dari pusat hingga daerah tetap wajib melaporkan keberadaannya kepada pemerintah daerah.
“Kehadiran ormas di Kabupaten Fakfak harus terdata dengan baik. Walaupun terstruktur dari pusat, ormas tetap harus melaporkan keberadaannya kepada pemerintah daerah melalui Kesbangpol,” ujar Lenny dalam pemaparannya.
Dalam kegiatan yang dihadiri puluhan perwakilan ormas tersebut, juga disampaikan pentingnya pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
Kepala Seksi Ormas, Vina L. Wanggabus, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap organisasi yang menerima bantuan dana hibah wajib membuat laporan kegiatan secara rutin dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di akhir tahun.
“Kami mengingatkan kepada semua ormas, setiap program yang dilaksanakan perlu didokumentasikan dan dilaporkan. Di akhir tahun, harus disusun LPJ sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bantuan yang diterima,” kata Vina.
Baca Juga : 75 Ribu Bibit Pala Tomandin Fakfak Disertifikasi: Jamin Mutu, Cegah Peredaran Bibit Ilegal
Lebih lanjut, pihak Kesbangpol berharap ke depan proses penyaluran dana hibah dapat dilakukan melalui satu pintu, yakni melalui Kesbangpol. Hal ini dimaksudkan agar proses pembinaan, pengawasan, serta pelaporan bisa dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.
“Dengan mekanisme satu pintu, semua proses akan lebih tertib dan mudah diawasi. Kesbangpol siap menjadi mitra strategis dalam membina dan mengawasi keberlangsungan ormas di Fakfak,” pungkas Vina.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kesbangpol untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan daerah.(TU.01)
